| SBY Resmikan Pelabuhan 24 Jam |
 |
 |
 |
| Friday, 29 January 2010 03:22 | |
|
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan peluncuran sistem National Single Window (NSW), hari ini (29-1), di Dermaga Utara PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan peresmian tersebut, empat pelabuhan utama
di dalam negeri akan mulai beroperasi 24 jam. Demikian hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam konferensi pers program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bidang perekonomian di Jakarta, Kamis (28-1). "Besok Presiden SBY akan meresmikan NSW yang di dalamnya mulai dioperasikan pelayanan pelabuhan 24 jam sehari, 7 hari satu minggu," kata Hatta. Keempat pelabuhan utama yang akan beroperasi 24 jam tersebut, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, dan Makasar. "Ini merupakan bagian program quick win dalam program 100 hari KIB II di sektor perekonomian," kata dia. Saat ini, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Panjang juga sedang mempersiapkan operasional 24 jam. Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) Panjang H.T.P. Hutasoit pekan lalu mengatakan rencana operasional Pelabuhan Panjang selama 24 jam harus dimulai dari kesiapan hilir. Sebelum diberlakukan secara penuh, operasi ini harus melalui sosialisasi menyeluruh dan uji coba. Menurut dia, di bagian hilir, seperti gudang penerima di luar pelabuhan, merupakan titik paling krusial pelaksanaan operasional pelabuhan 24 jam. Dalam menyongsong operasional pelabuhan 24 jam, Adpel Panjang membentuk tim untuk meneliti semua infrastruktur penunjang, seperti kesiapan gudang di dalam pelabuhan dan alat berat. "Kami sedang mendata jumlah alat berat yang ada agar segera disertifikasi. Jangan sampai ketika operasional 24 jam diberlakukan, alat bongkar muat tidak siap," kata Hutasoit. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar mengatakan operasional pelabuhan 24 jam tidak bisa dipaksakan. Perlu ada sosialisasi lebih dulu minimal 1--2 bulan. Berdasarkan laporan pengusaha dan pengekspor, mereka mengeluh harus menandatangani pelaksanaan MoU bongkar muat 24 jam. Jika mereka menolak, tidak akan dilayani di Pelabuhan Panjang. Sumber : LampungPost |